INFORMASI PROGRAM KUPS

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 131/PMK.05/2009



TENTANG



KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



MENTERI KEUANGAN,



Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil putusan Rapat Koordinator Terbatas (Rakortas) antara Wakil Presiden dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 24 Juni 2008, dipandang perlu adanya dukungan pengadaan satu juta ekor bibit sapi dalam lima tahun;

b. bahwa dalam rangka bantuan pengadaan satu juta ekor bibit sapi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyediaan bibit sapi yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas peternak:

c. bahwa terkait dengan upaya peningkatan produktivitas peternak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan dukungan pendanaan dari perbankan dengan bunga yang disubsidi oleh Pemerintah;

d. bahwa agar penyediaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat berjalan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien, perlu diciptakan suatu mekanisme kredit usaha yang terpadu;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pembibitan Sapi adalah suatu usaha kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak sapi.

2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnya disingkat KUPS, adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

3. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan Usaha Pembibitan Sapi.

4. Calon Peserta adalah Pelaku Usaha yang termasuk dalam daftar yang diusulkan memperoleh KUPS yang direkomendasikan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

5. Peserta adalah Calon Peserta yang ditetapkan oleh bank pelaksana sebagai penerima KUPS.

6. Perusahaan Pembibitan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan sapi dan telah memenuhi ijin usaha pembibitan yang berbadan hukum dan bergerak di bidang pembibitan.

7. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang bergerak di bidang pembibitan sapi, yang Calon Peserta/Peserta KUPS terdaftar sebagai anggotanya.

8. Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak Pembibitan adalah kumpulan peternak pembibitan sapi yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga KUPS yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta.

10. Satuan Biaya adalah daftar uraian jenis dan volume kegiatan serta jumlah maksimum biaya per satuan volume kegiatan yang dapat dibiayai dengan KUPS, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang dikuasakan.

11. Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berkewajiban menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KUPS.

12. Perjanjian Kerjasama Pendanaan adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Bank Pelaksana yang berisi ketentuan mengenai penyediaan pendanaan, penyaluran, persyaratan, penatausahaan, dan pembayaran subsidi bunga KUPS, serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

13. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

14. Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



BAB II

TUJUAN



Pasal 2

KUPS bertujuan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan pengembangan Usaha Pembibitan Sapi secara berkelanjutan.



BAB III

OBYEK PENDANAAN KUPS



Pasal 3

(1) KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi oleh Pelaku Usaha.

(2) Dalam pengembangan usaha yang didanai oleh KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib melakukan pola kemitraan dengan peternak.











Pasal 4

Kriteria dan persyaratan Pelaku Usaha, pola kemitraan, dan target populasi bibit sapi dalam rangka Usaha Pembibitan Sapi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.



Pasal 5

KUPS diberikan secara langsung kepada Pelaku Usaha.



BAB IV

JANGKA WAKTU PENDANAAN



Pasal 6

(1) KUPS untuk Pelaku Usaha yang berbentuk Perusahaan Pembibitan diberikan selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan subsidi bunga sesuai jangka waktu kredit paling lama 6 (enam) tahun.

(2) KUPS untuk Pelaku Usaha yang berbentuk Koperasi dan Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak diberikan sampai dengan tahun 2014, dengan subsidi bunga berakhir paling lambat tahun 2020.



BAB V

PENYEDIAAN DANA KUPS



Pasal 7

(1) Bank Pelaksana menyediakan dana untuk KUPS.

(2) Bank Pelaksana menyalurkan dan menatausahakan KUPS.



BAB VI

SUBSIDI BUNGA



Pasal 8

Pemerintah memberikan Subsidi Bunga selama jangka waktu kredit.



Pasal 9

(1) Menteri Pertanian mengajukan usulan anggaran subsidi bunga KUPS untuk tahun berikutnya pada bulan Februari tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionalj Ketua Bappenas.

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mengalokasikan Subsidi Bunga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN),

(3) Berdasarkan alokasi Subsidi Bunga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Subsidi Bunga.



Pasal 10

(1) Subsidi Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Permintaan pembayaran Subsidi Bunga diajukan oleh Bank Pelaksana kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri:

a. rincian penghitungan tagihan Subsidi Bunga;

b. rincian mutasi rekening pinjaman masing-masing penerima KUPS; dan

c. tanda terima pembayaran Subsidi Bunga yang ditandatangani Direksi Bank Pelaksana atau pejabat yang dikuasakan.

(3) Pembayaran Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan data penyaluran KUPS yang disampaikan oleh Bank Pelaksana.

(4) Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran KUPS, dan meneliti kebenaran perhitungan Subsidi Bunga yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bekerja sama dengan Departemen Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan, secara periodik atau sewaktu-waktu.



BAB VII

MEKANISME PENDANAAN



Pasal 11

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Bank Pelaksana berdasarkan permohonan bank yang bersangkutan.

(2) Bank Pelaksana paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menyampaikan komitmen tertulis penyediaan dana sejumlah tertentu guna pendanaan KUPS.

b. berkedudukan atau memiliki kantor operasional di wilayah provinsi penyaluran KUPS.









Pasal 12

Bank Pelaksana menetapkan Peserta berdasarkan penilaian terhadap kelayakan Calon Peserta sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 13

(1) Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUPS yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku.

(2) Kewajiban, hak, tugas, dan tanggung jawab Bank Pelaksana, serta ketentuan-ketentuan lain terkait dengan pendanaan, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan sanksi KUPS oleh Bank Pelaksana, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan.



Pasal 14

Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan plafon KUPS untuk masing-masing Bank Pelaksana, dengan didasarkan pada pertimbangan:

a. pembiayaan KUPS yang dirinci per tahun yang disampaikan oleh Menteri Pertanian;

b. kemampuan Pemerintah menyediakan Subsidi Bunga;

c. usul/komitmen penyediaan dana KUPS oleh Bank Pelaksana; dan

d. pendapat Komite Kebijakan.



Pasal 15

(1) Bank Pelaksana menyusun rencana penyaluran KUPS berdasarkan plafon KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Satuan Biaya.

(2) Rencana Penyaluran KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan.



Pasal 16

Penyaluran KUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank pelaksana dan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang KUPS.











BAB VIII

PERSYARATAN KREDIT



Pasal 17

(1) Tingkat bunga KUPS ditetapkan sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis, dengan ketentuan paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ditambah 6% (enam perseratus).

(2) Beban bunga KUPS kepada Pelaku Usaha ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

(3) Selisih tingkat bunga KUPS dengan beban bunga pada Pelaku Usaha merupakan subsidi Pemerintah.

(4) Ketentuan penetapan tingkat bunga KUPS berlaku selama jangka waktu kredit.

(5) Menteri Keuangan dapat melakukan peninjauan atas tingkat bunga KUPS dengan memperhatikan usulan dari Menteri Pertanian dari/atau pertimbangan Komite Kebijakan.



Pasal 18

Risiko KUPS ditanggung sepenuhnya oleh Bank Pelaksana.



Pasal 19

Persyaratan serta tata cara pendanaan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan, sanksi, dan pengawasan KUPS diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan.



BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI



Pasal 20

(1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUPS dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian.

(2) Atas prakarsa Menteri Keuangan dari/atau Menteri Pertanian atau pejabat eselon I yang memiliki kewenangan di bidang kebijakan pemberian KUPS, dapat diselenggarakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan KUPS secara periodik atau sewaktu-waktu, dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, dan Direksi Bank Pelaksana.

(3) Rapat Evaluasi Penyelenggaraan KUPS dapat pula dihadiri oleh kuasa para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tanggung jawab pelaksanaan KUPS mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.



BAB X

PEMERIKSAAN



Pasal 21

(1) Menteri Keuangan sewaktu-waktu dapat mengadakan pemeriksaan atas realisasi penyaluran dan penggunaan pinjaman pendanaan KUPS oleh Peserta dan Bank Pelaksana.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat meminta bantuan Menteri Pertanian dan/atau aparat fungsional pemeriksa internal atau eksternal.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan, Bank Pelaksana dan/atau Peserta berkewajiban:

a. menyampaikan data dan dokumen terkait;

b. memberikan tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang ditanyakan atau diperlukan kejelasan; dan

c. bersikap kooperatif dalam kaitannya dengan palaksanaan pemeriksaan.



BAB XI

PELAPORAN



Pasal 22

(1) Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyaluran dan Pengembalian KUPS setiap bulan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Pusat Pembiayaan, paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.

(2) Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan lain terkait dengan penyelenggaraan KUPS dalam hal diperlukan dan/atau diminta secara khusus oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Pertanian.



BAB XII

SANKSI



Pasal 23

(1) Dalam hal Bank Pelaksana melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Bank Pelaksana dikenakan sanksi:

a. administratif berupa teguran tertulis;

b. penundaan atau penghentian pembayaran Subsidi Bunga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan.



BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 24

Mekanisme dan tatacara penghitungan, penagihan, pembayaran, penatausahaan, pelaporan, sanksi, dan rekonsiliasi/verifikasi Subsidi Bunga diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan.



Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.



Pasal 26

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2009

MENTERI KEUANGAN,





SRI MULYANI INDRAWATI



Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,





ANDI MATTALATTA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 259

MENGEMBANGKAN GAGASAN UNTUK KEBERSAMAAN

PLN Luncurkan Listrik Biogas di Garut


Selasa, 11 Agustus 2009
22:09 WIB

TEMPO Interaktif, Garut - Perusahaan Listrik Negara Distrbuisi Jawa Barat-Banten bersama Universitas Padjadjaran, meluncurkan jaringan listrik bertenaga bioenergi di kampung Cihurang, Desa Cijayana, Kecamatan Mekamukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (11/8).

Pada tahap pertama, pemasangan listrik dilakukan kepada 32 kepala keluarga. "Ini untuk membantu masyarakat yang sulit terjangkau jaringan PLN," ujar Rektor Unpad Gandjar Kurnia, usai acara peluncuran di lokasi.

Menurutnya, pemasangan instalasi listrik ini, tidak memakan biaya mahal. Infrastruktur kelistrikkan hanya menghabiskan Rp3,5 juta untuk pemasangan bagi 10 kepala keluarga. Dana itu digunakan untuk pengadaan reaktor, genset, selang dan kabel listrik. Sedangkan untuk menerangi warga kampung Cihurang hanya diperlukan dua infrastruktur.

Energi listrik yang dihasilkan berasal dari kotoran hewan seperti sapi, kerbau dan domba. Kotoran itu dimasukan ke dalam reaktor yang terbuat dari fiberglass. Setelah ditutup rapat dan disimpan beberapa lama, kotoran itu akan menghasilkan gas metan. Gas inilah yang kemudian menjadi bahan bakar untuk menggerakan genset sebesar 1.000 watt.

Sebelum dialirkan ke genset, gas metan dalam tabung penyimpanan terlebih dahulu disalurkan ke water traf. Tabung kecil yang berisi air kapur itu berfungsi untuk menjaga kualitas gas metan dan menetralisir gas lain yang bersumber dari dalam tabung. Dengan menggunakan selang kecil gas itu ditampung dalam gas holder. Tabung plastik itu berfungsi mengatur volume gas yang akan masuk kedalam genset.

Manager Are Pelayanan Jaringan PLN Garut, Usman Coleng, menyatakan pemanfaatan energi alternatif terbarukan ini, relatif tidak menimbulkan polusi. Penggunaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, diantaranya menghemat pengeluaran rumah tangga. Kotoran dua ekor sapi dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp15.000 perhari, karena gas yang dihasilkan setara dengan 1,9 kilogram elpiji atau 2,5 liter minyak tanah. "Dibandingkan dengan menggunakan jaringan listrik 450 watt, biogas dapat menghemat pembayaran sebesar Rp50 ribu perbulan," ujarnya.

Penggunaan biogas ini pun dapat menghemat pengeluaran anggaran negara. Karena investasi pemasangan jaringan listrik biogas hanya memerlukan biaya sebesar Rp3,5 juta untuk 10 kepala keluaraga. Sedangkan untuk pemasangan listrik biasa dana yang diperlukan mencapai Rp1,150 juta per kepala keluarga. Dengan begitu negara dapat menghemat anggarannya sebesar Rp 5 miliar pertahun, karena biaya perawatannya hampir tidak ada. "Namun untuk jaringan listrik biasa perawatan dalam satu bulannya mencapai Rp250 ribu/KK," ujarnya.



SIGIT ZULMUNIR

KEKUASAAN-KEKUASAAN YANG DIGUNAKAN SESUAI DENGAN PERUNTUKAN

Kamis, 28 Juli 2005	NASIONAL

 Sama dengan postingan sebelumnya, maka tulisan ini juga saya ambil dari pemberitaan Suara Merdeka tahun 2005. ini adalah orang-orang yang cerdik dan mampu menggunakan amanahnya dan konsisten dengan keinginan untuk membangun lingkungan. semoga menjadi inspirasi juga

Daerah Menjaring Investasi (1)

Sragen dan Jepara Jeli Temukan Posisi

Badan Penanaman Modal (BPM) Jateng di JDC Semarang, Selasa (26/7), menggelar panel untuk menentukan pemenang Penghargaan Pemda Pro-Investasi. Wartawan Suara Merdeka Hendro Basuki menuliskan laporannya berikut ini.

SRAGEN tiba-tiba harus dipuji oleh seorang profesor dan dua orang doktor. Profesor tersebut Prof Ir Eko Budihardjo MSc, sedangkan dua doktornya adalah Dr Sugiyanto (Undip) dan Dr Vincent Didik (Unika Soegijapranata). Tambah lagi pujian dari Sugiyono SE dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat dan Ir Solichedi dari Kadin. ''Luar biasa!'' tutur para panelis.
''Seandainya para bupati/wali kota memiliki semangat mengefisienkan birokrasi seperti Sragen, investasi akan meluber ke Jawa Tengah,'' tutur Solichedi menimpali.
Ya, Sragen memang berbeda. Kemampuan Bupati Untung Wiyono mengelola daerahnya mirip-mirip dengan Singapura mengelola negaranya. Daerah itu dikelola, bukan diperintah. Bagi Untung, paradigma lama memang lebih condong kepada tata pemerintahan yang diperintah, sedangkan tata kelola pemerintah baru lebih condong kepada dimanajemeni. Contoh kecil saja, soal APBD.
Dalam mengelola APBD, Sragen memiliki cara tersendiri. APBD tidak harus habis, melainkan harus mampu deposit sehingga dalam jangka panjang deposit itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan investasi pemerintah daerah.
Kantor Pelayanan Terpadu
Munculnya kabupaten itu sebagai Juara I Pemda Pro-Investasi sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2004. Ketika itu, daerah tersebut meraih juara III, di bawah Purbalingga dan Kudus. Ketika Purbalingga tidak lagi diikutkan dalam seleksi, Sragen justru yang keluar sebagai juara. Perubahan dalam satu tahun saja terlihat sangat signifikan.
Diawali 2002, ketika dengan SK Bupati Sragen No 17 Tahun 2002, dibentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang antara lain berisi pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala UPT. Dalam selang satu tahun, tepatnya 2003, muncul Perda No 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Selang dua tahun, keluar Peraturan Bupati No 6/2005 yang berisi tentang pemimpahan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Sragen.
''Dengan pelimpahan sebagian kewenangan perizinan kepada KPT, kini kantor tersebut sudah menangani 52 jenis perizinan dan 10 jenis pelayanan nonperizinan,'' tutur Bupati ketika paparan di depan panelis.
Pengusaha sering mengeluh tentang lamanya waktu persetujuan perizinan dan dengan tarif yang seenaknya. Semakin minta cepat, semakin tinggi tarifnya. Di Sragen, keluhan seperti itu dijamin tidak terjadi. Kenapa? Semua jenis perizinan terpampang dengan jelas, berapa waktu yang dibutuhkan dan tarifnya. Petugas tidak bisa main-main.
Kesan PNS lamban dalam melayani dicoba untuk diubah citranya. Meski KPT dikelola PNS di lingkungan Pemda, tetapi seragamnya berbeda. Bahkan, kepala kantornya tampil rapi dengan kemeja lengan panjang dan berdasi. Perubahan citra pelayanan PNS harus diubah, bukan sekadar cara berpikir dan bertindaknya, melainkan juga seragamnya. Jadi, ketika pemohon izin masuk ke KPT, terasa memang nuansanya mirip suasana perusahaan. ''Jika syarat komplet, pemohon KTP hanya butuh waktu dua menit. Ditunggu dan jadi. Tidak harus sampai berminggu-minggu dengan tarif yang tidak pasti pula.
Bukan hanya soal efisiensi birokrasi yang Sragen punya. Sadar daerahnya tidak banyak memiliki sarana penunjang seperti pelabuhan udara dan laut, Untung Wiyono lebih membidik usaha kecil dan menengah untuk memperkokoh basis ekonominya. Batik Sragen yang sudah memiliki merek cukup kuat di pasaran tekstil, terus-menerus dikembangkan dengan ragam dan jenis yang semakin banyak. Sejak 2002, daerah itu mengembangkan pusat-pusat wilayah tekstil, pembangunan sentra mebel, pengembangan desa wisata batik, dan juga pengembangan industri mebel.
Seiring dengan membaiknya pelayanan dan dibangunnya akses ke semua penjuru, setidaknya tahun ini ada beberapa penanaman modal asing (PMA) yang akan masuk ke Sragen seperti MPC Wood (Italia) dengan nilai investasi sekitar Rp 500 miliar, Jeruk dan kelengkeng (Thailand, sekitar Rp 5 miliar), dan Pasiad Turki (bidang pendidikan sekitar Rp 2 miliar). Investasi itu akan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Adapun rencana PMDN ada delapan perusahaan dengan total investasi sekitar Rp 35 miliar, dan akan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 2.000 orang.
Daya Tarik Jepara
Pesaing terdekat Sragen adalah Jepara. Jika dalam tahap seleksi awal Sragen mengoleksi nilai 3,86, Jepara mengakumulasi nilai 3,71. Artinya, hanya terpaut 0,15 saja. Kesenjangan nilai yang tidak terlalu lebar. Nilai itu mengindikasikan bahwa kedua daerah tersebut telah memiliki kompetensi yang tinggi.
Kekuatan Jepara terletak pada dimilikinya merek yang sangat kuat dalam industri mebel di pasaran internasional. Dari mana pun datangnya mebel ukir, bisa dipastikan akan dibilang buatan Jepara.
Tiga aspek yang dijadikan indikator penilaian, yakni faktor upaya dalam seperti dicerminkan dalam upaya promosi dan kebijakan daerah, kemudian kinerja serta prospek kabupaten itu menunjukkan nilai yang sangat kompetitif. Jika disebut sebagai kekurangan, Jepara belum memiliki kantor pelayanan terpadu (KPT) seperti yang diperlihatkan Sragen.
Dilihat dari aspek upaya menarik investasi, daerah yang dipimpin Hendro Martojo itu jangan lagi ditanya soal tersebut. Daerah itu mungkin yang paling sering mengikuti berbagai pameran mebel internasional dan misi dagang. Pada tahun 2004 saja telah mengikuti lima kali pameran, yakni di Singapura (dua kali), Sharjah (UEA), Dubai (UEA), dan Jerman.
Dilihat dari kinerja investasi memperlihat perkembangan yang menggembirakan karena tahun lalu mencapai 2,110,000 dolar AS atau setara Rp 20 miliar, sedangkan nilai PMDN mencapai Rp 79 miliar. Tahun ini ada lima PMA akan masuk Jepara dengan total investasi Rp 13 miliar. ''Dengan makin kondusifnya daerah dan membaiknya pelayanan, kami optimistis performa investasi tahun-tahun mendatang akan lebih baik,'' tutur Hendro Martojo, Bupati yang dikenal birokrat tetapi mempunyai visi bisnis yang kuat bagi daerahnya itu.
Kawasan Industri
Dalam upaya melayani kegiatan investasi, Pemda Jepara kini tengah membangun sebuah kawasan industri di Mulyoharjo. Insentif yang diberikan kepada investor, menurut Hendro Martojo, antara lain kemudahan perizinan melalui fasilitasi unit pengelola, biaya perizinan daerah hanya dikenakan 50 persen, bebas pajak reklame, dan keringanan pajak reklame 50 persen dengan ketentuan khusus bagi pemasangan di luar kawasan di wilayah kabupaten.
Kawasan industri dalam kondisi siap bangun, status tanah HGB paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan, dalam kondisi tertentu dimungkinkan pembelian dengan ukuran tanah 1.000 m2, harga tanah Rp 250.000/m2. ''Harga tanah lebih rendah di kawasan industri dibandingkan dengan tanah di luarnya,'' tuturnya.
Pada akhirnya tampak penampilan Sragen dan Jepara memperlihatkan kekuatan yang nyaris sama, hanya sedikit berbeda pada tingkat layanan. Jepara sudah memiliki PMA, sedangkan Sragen sedang menuju ke sana. Namun jelas terlihat upaya yang semakin kuat di antara keduanya untuk mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada dunia usaha. ''Keduanya mengesankan sebagai daerah yang memiliki komitmen dan konsisten dalam mengembangkan basis ekonominya.'' Demikian kesimpulan tim panelis dan tim seleksi. (34n)

TIDAK ADA YANG TIDAK BISA DILAKUKAN KALAU MAU BERUSAHA

KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA

Hampir sama dengan upload sebelumnya, yaitu tentang membendung sungai bawah tanah di Yogyakarta, berikut ini juga berita inspiratif untuk terus berfikir. terima kasih sekali lagi kepada Kompas, dan saya mengupload ini agar informasi yang sangat bagus ini dapat tersosialisasi lebih luas. Guna menjaga otentisitas tulisan, karena ini merupakan tulisan dari Kompas, maka saya sama sekali tidak merubah apapun dari tulisan dari kompas ini. Semoga dapat mengambil hikmah



Muhammad Tohir

Muhammad Tohir "Insinyur" Kincir Air

Kamis, 9 Juli 2009 | 03:35 WIB

Oleh Wisnu Aji Dewabrata

Jika masih ada daerah di Indonesia yang terbelenggu masalah ketersediaan pasokan listrik tetapi memiliki aliran sungai yang deras, solusi yang dapat dicoba adalah mendatangkan Muhammad Tohir. Meskipun tidak pernah belajar secara formal mengenai kelistrikan, pemuda desa ini bisa mengalirkan listrik dari kincir air buatannya.

Pendidikan Muhammad Tohir (25) hanya sampai kelas V sekolah dasar. Namun, dia mampu membangun pembangkit listrik mikro-hidro berupa kincir air dengan memanfaatkan aliran sungai. Karena keterampilan Tohir, warga Desa Candi Jaya di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dapat menikmati aliran listrik.

Desa Candi Jaya merupakan desa transmigrasi yang letaknya di lereng Gunung Dempo. Meskipun letaknya hanya sekitar 12 kilometer dari pusat kota Pagar Alam, listrik PLN belum menjangkau desa tersebut sampai sekarang. Akses menuju ke desa itu sebenarnya mudah karena sudah ada jalan beraspal.

Tohir merantau ke Pagar Alam meninggalkan kampung halamannya di Dusun Kroya, Desa Petuguran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada tahun 1999. Tohir mengikuti ajakan pakdenya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Sumsel sebagai petani kopi.

”Tahun 1999 aku teko mrene durung ono listrik, peteng koyo kuburan (tahun 1999 saya datang ke sini belum ada listrik sama sekali, gelap seperti kuburan),” kata Tohir dalam bahasa Jawa, Selasa (24/3).

Hidup tanpa listrik sempat membuat Tohir merasa tidak betah. Dia memutar otak agar Desa Candi Jaya menikmati listrik. Jawabannya ada pada aliran sungai yang deras di desa tersebut. Tohir membujuk warga agar mau bergotong royong membangun kincir air. Pelan-pelan dia berhasil meyakinkan warga.

Tahun 2001 Tohir dibantu tiga warga memulai proyek pembangunan kincir air dengan dukungan dana dari warga desa. Bahkan mereka tidak hanya membangun satu kincir air, tetapi tujuh kincir air. Satu kincir air yang berdiameter 2,5 meter itu mampu menghasilkan listrik 3.000 watt-5.000 watt.

Kondisi alam berbukit-bukit sangat cocok untuk kincir air karena aliran air yang deras adalah syarat utama membangun pembangkit listrik mikro-hidro. Modal untuk membangun satu kincir air lengkap dengan dinamo dan kabel transmisi ke rumah warga yang panjangnya ratusan meter adalah Rp 6 juta-Rp 10 juta.

Awalnya Tohir belum menggunakan dinamo khusus untuk pembangkit listrik, tetapi hanya memanfaatkan dinamo sepeda motor yang diutak-atik. Belakangan warga bisa membeli dinamo khusus pembangkit listrik berkapasitas 3.000 watt.

Setelah tujuh kincir air selesai dibangun, warga Desa Candi Jaya dapat menikmati aliran listrik yang bertahun-tahun hanya menjadi impian. Lampu minyak digantikan lampu listrik. Televisi dan pemutar VCD mudah ditemukan di rumah-rumah warga.

Belajar di kampung

Tohir menjadi ”insinyur” dalam proyek pembangkit itu karena dia pernah belajar cara membuat kincir air di Banjarnegara. Menurut Tohir, sekitar tahun 1992 dia mempelajari cara membuat kincir air dari tetangganya di Banjarnegara bernama Siswanto yang ahli membuat kincir air.

Tohir memutuskan pulang kampung untuk belajar membuat kincir air setelah merasa gagal hidup di Jakarta sebagai pekerja serabutan. ”Saya belajar dari Pak Siswanto selama dua tahun. Pelajarannya tentang elektronika dan teknik membuat kincir air. Saya belajar sekaligus bekerja membuat kincir pada Pak Siswanto,” katanya.

Ilmu membuat kincir air tidak hanya membuat kincir dari kayu supaya tahan lama. Tohir juga belajar cara membuat dinamo, memperbaiki dinamo, menghindari arus pendek, dan masalah transmisi listrik. Tohir juga tahu cara menghitung apakah debit air terjun cukup menghasilkan listrik atau tidak.

Tohir menjelaskan, debit air terjun harus disesuaikan dengan kekuatan dinamo. Misalnya, debit air terjun yang mampu memutar kincir 1.500 putaran per menit (RPM) harus menggunakan dinamo yang sesuai. Karena sudah berpengalaman, Tohir dapat menaksir debit sebuah air terjun hanya dengan melihatnya.

”Kesulitan membuat kincir air kalau lokasinya sulit dijangkau atau ketika sedang banjir. Tetapi, kalau kita yakin, pasti bisa dibangun,” katanya.

Saat Kompas datang ke lokasi kincir air buatan Tohir di Desa Candi Jaya, lokasinya sulit dijangkau karena terletak di dasar jurang sedalam 100 meter dengan kemiringan tebing 70 derajat.

Kincir itu diselimuti lumut tebal karena setiap hari terendam air. Untuk mengaktifkan kincir, cukup dengan membuka pintu saluran yang mengalirkan air. Kincir lalu memutar roda yang dihubungkan dengan dinamo yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sederhana sekali!

Peralatan untuk membuat kincir air hanya linggis, kapak, martil, gergaji, cangkul, parang, dan tatah. Pembuatan kincir air membutuhkan waktu dua minggu jika lokasinya sulit dijangkau dan satu minggu untuk lokasi yang mudah dijangkau.

Upaya Tohir dan warga Desa Candi Jaya mengatasi keterbatasan pasokan listrik terkabar sampai Jakarta. Tahun 2004 Kementerian Negara Koperasi dan UKM memberikan bantuan satu kincir air berdaya 25.000 watt senilai Rp 1 miliar.

Dengan adanya bantuan kincir air itu, semakin banyak warga Desa Candi Jaya yang dapat menikmati aliran listrik. Saat ini ada sekitar 190 warga yang menjadi pelanggan listrik dari pembangkit tersebut dengan jatah 130 watt setiap rumah.

Sayangnya, kegembiraan warga menikmati pasokan listrik berlimpah tidak berlangsung lama. Tahun 2002 terjadi banjir besar yang menghancurkan enam kincir air yang dibangun Tohir bersama warga.

Sekarang tinggal satu kincir air yang masih berfungsi. Listrik dari kincir itu dialirkan ke lima rumah, termasuk rumah Tohir, sehingga pasokan listrik cukup banyak karena setiap rumah mendapat jatah 1.000 watt. Untuk membuat kincir dan dinamo lebih awet, kincir hanya diaktifkan dari sore sampai pagi karena pada siang hari warga kebanyakan pergi ke kebun.

Tohir menuturkan, sementara ini warga merasa belum perlu membangun kembali kincir air yang hancur diterjang banjir karena sudah ada kincir bantuan pemerintah. Meskipun demikian, sebenarnya kincir yang hancur itu perlu diperbaiki sebagai cadangan kalau kincir bantuan pemerintah rusak. Selain itu, kapasitas listrik dari kincir bantuan pemerintah masih terlalu kecil.

Penghasilan sampingan

Keterampilan Tohir membuat kincir air tersebar luas. Kincir itu menjadi dewa penolong bagi daerah pedalaman yang mendambakan aliran listrik. Tohir telah membuat dua kincir air berdasarkan pesanan, yaitu berkapasitas 10.000 watt di Pagar Alam dan berkapasitas 3.000 watt di Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumsel.

Biaya untuk membangun satu kincir air sebesar Rp 12,5 juta untuk lokasi yang jauh dan Rp 6 juta untuk lokasi yang dekat. Untuk membangun kincir air di desanya sendiri, Tohir tidak memungut bayaran asal warga mau bergotong royong.

Tohir menerima uang jasa Rp 2 juta dari keseluruhan biaya pembangunan kincir air. Uang itu dibagi rata untuk Tohir dan tiga orang yang membantu dia.

Kepandaian membuat kincir air telah diajarkan kepada beberapa warga Desa Candi Jaya. Namun, warga belum mampu menyerap keterampilan itu.

Tohir ingin kepandaian membuat kincir air bisa menjadi mata pencarian utama, tetapi dia kekurangan modal. Pekerjaan utama sebagai petani kopi dengan luas kebun 2 hektar masih belum mencukupi kebutuhan hidup karena merosotnya harga kopi, dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram. Selain itu, kopi hanya dipanen satu tahun sekali.

Meskipun berpendidikan rendah, Tohir dengan keterampilan membuat kincir air mampu menerangi Desa Candi Jaya dan desa-desa lainnya. Jika Indonesia memiliki banyak orang seperti Tohir, tentu masalah kekurangan listrik dapat diatasi dengan upaya warga sendiri.

BIODATA

• Nama: Muhammad Tohir • Lahir: Desa Petuguran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tahun 1984 • Istri: Atriah (22) • Anak: Hani Safitri (7) • Pendidikan: Kelas V SD 43 Kroya, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

DAYA KREATIVITAS, KEYAKINAN DAN KEBERANIAN MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT

Bribin, Bendungan Bawah Tanah Pertama di Dunia

Tulisan ini saya ambil dari Kompas.com Jumat, yang diupload tanggal 15 Agustus 2008. Informasi tentang adanya berita tentang kreativitas dan keberanian bekerja dengan visi untuk membangun masyarakat ini saya peroleh ketika ngobrol tentang beberapa kegiatan yang dapat menjadi contoh bagi siapa saja yang bergiat di pembangunan pada malam sekitar jam 23.00 di Menteng, sambil makan nasi goreng gila. begitu aku bisa akses internet langsung aku cari, dan ketemu. Tentu saja saya upload berita ini ke blog agar bisa tersosialisasi lebih luas, dan terima kasih kepada Kompas yang sudah memuatnya, karena ini menjadi inspirasi bagi saya dan semoga bagi pembaca blog Sentir Kemerlip.

YOGYAKARTA, KAMIS - Uji coba pengangkatan air dari sungai bawah tanah yang mengalir di Gua Bribin, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, berhasil dilakukan pada akhir Juli lalu.

Keberhasilan tersebut membawa titik cerah bagi pemanfaatan limpahan air bawah tanah untuk mengatasi bencana kekeringan di Gunung Kidul. Proyek Bribin II tersebut merupakan satu-satunya di dunia yang berhasil membendung sungai bawah tanah di daerah perbukitan karst.

Proyek pengangkatan air yang telah berlangsung sejak tahun 2000 ini merupakan kerja sama antara Universitas Kalsruhe Jerman, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. “Belum pernah ada sungai bawah tanah yang dibendung secara keseluruhan dan mampu mengangkat air hingga ke permukaan tanah,” kata Ketua Program dan Ketua Konsentrasi Mikrohidro UGM Agus Maryono saat ditemui di kantornya, Kamis (14/8).

Meski mengaku sangat gembira dengan keberhasilan tersebut, upaya pengangkatan air hingga bisa dinikmati penduduk masih akan menemui banyak kendala. Diperkirakan air dari bendungan sungai bawah tanah di Gua Bribin baru bisa dinikmati oleh penduduk pada akhir tahun 2009.

Saat ini, tim proyek Bribin II telah memasang satu buah pompa turbin dan satu turbin kecil. Sebanyak empat turbin pompa lainnya diperkirakan baru akan dipasang pada Februari mendatang.

Proyek Bribin II cukup menjanjikan karena cenderung hemat dibanding Proyek Bribin I yang masih menggunakan genset. Tiap genset setidaknya membutuhkan bahan bakar solar hingga 200 liter untuk mengangkat air selama satu jam.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Kidul Tjiptomuljono mengungkapkan, Proyek Bribin II lebih hemat karena sama sekali tidak memakai bahan bakar, tetapi tergantikan oleh energi air terbarukan atau mikrohidro.

Menurut Tjiptomuljono, PDAM masih akan menghitung biaya operasional pengangkatan air bersama seluruh stakeholder setelah seluruh tahapan pemasangan turbin dan pengangkatan air bisa selesai. “Cadangan air di Gunung Kidul memang luar biasa dan seharusnya bisa mengatasi bencana kekeringan. Tapi proyek pengangkatan ari bawah tanah tetap perlu pengkajian lebih lanjut,” tambahnya.

Agus menegaskan bahwa keberhasilan pengangkatan air dari bendungan merupakan loncatan besar dalam upaya penyediaan sumber air di wilayah yang biasanya selalu dilanda kekeringan. Debit pengangkatan air dari Bribin II mencapai 20 liter per detik dengan aliran air sungai bawah tanah bisa 1.000 hingga 10.000 liter per detik. Tiap satu liter per detik bisa mencukupi kebutuhan air bersih hingga 1.000 orang.

Saat ini, tim Bribin II masih mencoba menyempurnakan sambungan pipa penyalur menuju reservoir Kaligoro hingga Oktober mendatang. Teknologi turbin pompa yang digunakan di bendungan Sungai Bribin termasuk teknologi terapan dengan konsep canggih. Universitas Kalsruhe Jerman juga telah melanjutkan pemanfaatan air untuk mikrohidro dari dua air terjun di Gua Seropan, Semanu, Gunung Kidul. “Alih teknologi perlu dipersiapkan. Harus ada orang yang dididik untuk operasional,” tambah Agus.

BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PETERNAK SAPI KEREMAN

Peternak Sapi, adalah salah satu anak rantai penyediaan bahan kebutuhan makanan berupa daging. Peternak adalah penyedia bahan baku daging, dengan menyediakan ternak dalam keadaan hidup. Melalui dia akhirnya masyarakat yang lain bisa menikmati bakso, sosis, burger, steak, abon, rawon, soto, dan masih banyak lagi kebutuhan makanan yang dipenuhi.

Kalau diperhatikan di desaku, di Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, hampir setiap rumah tangga memiliki sapi. Jumlahnya bervariasi, ada yang memiliki 1 (satu), ada pula yang memiliki hingga ratusan. Namun kebanyakan mereka memiliki 2 atau 3 ekor. Jenisnya juga bervariasi mulai dari sapi peranakan ongole, peranakan brahman, brahman super, maupun limousin. Sapi-sapi ini jarang yang secara khusus dipelihara untuk dijual dalam jangka waktu tertentu. Rata-rata penduduk desa itu akan menjual sapi jika ingin memperbaiki rumah, akan menikahkan anaknya, akan membiayai anaknya yang akan pergi ke luar negeri sebagai TKI, akan membiayai anaknya yang akan mendaftar sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), akan membiayai anaknya yang akan mendaftar sebagai Tentara/Polisi, dan sebagian lagi biasanya jumlahnya tidak banyak yang melakukan adalah menjual untuk membiayai sekolah. Walau tidak berarti mereka tidak serius dalam memelihara, namun sebagian besar pemeliharaan ternak sapi ini tidak dibiayai secara khusus. Kandang seadanya di belakang rumah, diberi pakan jerami kering/rumput/limbah pertanian berupa titen (daun dan batang kedelai setelah panen), atau rendeng (daun dan batang kacan tanah). Tidak ada yang aneh dari pola pemeliharaan ini, kecuali para peternak ini akan memelihara terus menerus setiap hari mulai dari kecil hingga siap untuk dijual untuk berbagai kebutuhan besar.

Pada saat akan menjual, peternak-peternak ini kemudian memanggil blantik sapi (penduduk yang bermata pencaharian menjual sapi ke pasar). Jika dirasa taksiran harga yang diajukan blantik sapi ini rendah, atau tidak memenuhi sejumlah dana yang dibutuhkan, peternak-peternak ini akan memanggil blantik lain untuk memastikan bahwa harga yang disampaikan blantik pertama tersebut adalah harga umumnya yang berlaku di pasar. Jika masih belum yakin biasanya akan memanggil blantik lain lagi. Jika dirasa memang harga yang ditawarkan blantik pertama dengan blantik kedua dan ketiga hampir sama, maka biasanya peternak akan memanggil blantik yang pertama melakukan transaksi. Bagaimana para blantik ini menaksir harga?, mereka menaksir dengan melihat ke sapi secara langsung. Ada ukurannya?, mereka saya lihat sama sekali tidak mengukur baik menimbang atau mengukur dengan meteran. Trus ngukurnya bagaimana? kata blantik-blantik ini, dia dengan melihat sepintas saja sudah tahu harganya berapa. Wah....hebat ya......Temenku di jakarta pernah bertanya kepadaku...oke setelah misalnya bulan ini ditawar 8 juta, lalu kamu pelihara lagi misalnya 1 bulan kemudian, apakah harganya berbeda?.....hehehehe...inilah permasalahannya....Jika bulan-bulan akan ada hajatan...maka harga akan cenderung turun....demikian juga pada saat anak-anak lulus sekolah...biasanya turun juga harganya...nah kalau menunda satu bulan ini ternyata masuk bulan-bulan hajatan....harga bukannya naik tapi malah turun.....Lho kenapa? kata temenku yang dari jakarta. Pada saat itu banyak orang yang jual sapi karena butuh uang...makanya di pasar akan banyak sapi...naaah dampaknya sapi kita jadi turun harganya.....walah...trus gimana kok tidak linier gini?...aku sendiri juga tidak tahu.
Nah bolehlah sapi kita kemudian terjual ke salah satu blantik. Sapi kita akan dibawa, dituntun dan dimasukkan kedalam truck atau mobil angkut blantik. Ketika blantik pergi, dia akan meninggalkan uang ke peternak ini dengan jumlah antara Rp. 500.000,- atau mungkin Rp. 1.000.000,- Disini si peternak akan memesan kepada blantik ini agar pada tanggal tertentu (biasanya pas membutuhkan dana cash) harga harus dibayar lunas. waktu pelunasan ini biasanya menurut pengalaman antara 3 minggu sampai 2 bulan. Apakah blantik mengantarkan? ....kata temanku dari Jakarta...ooooo tidak, biasanya kita menghubungi dia, bahwa kita butuh uang....nanti dia baru akan datang.

Begitu uang diterima...digunakan untuk berbagai kebutuhan.....dan setelah habis,....peternak-peternak ini kemudian mulai menabung lagi untuk membeli anakan sapi. Woooo...pantas peternak-peternak ini tidak bisa memberikan jawaban jika mereka akan mendapat order rutin.....ini bener sekali...dampaknya memang peternak ini kadang punya dan kadang tidak...mereka tidak secara rutin menjadi dan menyandang predikat sebagai peternak.

Lha trus bagaimana pemerintahnya?....Pas aku temui, salah satu dokter hewan di kabupaten magetan, saya menemukan bahwa sebenarnya pak dokter hewan ini sudah setengah mati menyarankan kepada masyarakatnya untuk mengelola dengan baik. Caranya?...kata pak dokter ini, saran-saran tersebut disampaikan saat beliau diminta masyarakat menyuntik, mengawinkan atau menolong ternak yang sakit. Apasaja yang disarankan?.....kata pak dokter ini, sarannya berupa bentuk kandang yang seharusnya dibangun, jarak kandang dengan rumah, makananannya yang seharusnya menggunakan apa, membersihkan kandang....bahkan mengolah limbah ternak menjadi berbagai produk..... Sebenarnya banyak ya yang disarankan oleh pak dokter hewan, pegawai dinas peternakan ini. Trus ketika saya tanya...apakah pernah ada target bahwa kabupaten magetan ini harus memproduksi sapi dengan jumlah tertentu?.....katanya Yaaa..ada ada jumlah tertentu...

Saat ditanya kemudian apa yang dilakukan tahap pertahap dari kegiatan untuk mencapai target?...kata dia di program kabupaten ada bantuan pengadaan sapi atau seperti penyediaan inseminasi kawin suntik....waah sebenarnya dan kelihatannya tidak ada masalah juga yaa.....tapi kenapa peternak-peternak ini saya lihat juga tidak ada perkembangannya?......siapa dan harus bagaimana?... kenapa kita kok harus terus impor sapi?......apa gak bisa dirubah?

Saat ini pemerintah sedang berusaha menggerakkan sektor peternakan dengan program Sarjana Membangun Desa (SMD). Walaupun kelihatan sudah sangat terlambat, namun usaha ini tetap perlu didukung. Terlambat dalam arti untuk memberikan nilai pada kinerja menteri pertanian, karena sudah hampir berakhir masa kerjanya baru bikin kegiatan, namun tidak terlambat dan perlu didukung, karena usaha peternakan ini harus dimulai kapanpun. Informasi mengatakan bahwa Indonesia masih membuka kran impor untuk pemenuhan daging segar, sebenarnya sama dengan menghina keberadaan peternak. Disebut menghina karena adanya impor daging tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa peternak Indonesia tidak mampu menghasilkan ternak bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Tapi jika mengingat pengalaman masa kecil,.....mungkin memang peternak-peternak Indonesia itu tidak cukup berminat untuk menjual sapi. Dalam artian mereka memiliki sapi tapi tidak untuk dijual. Jaman dulu, sapi disebut oleh orang jawa sebagai "Rojo Koyo", artinya rajanya kekayaan. Siapa yang punya sapi maka dia akan termasuk sebagai kelompok keluarga kaya. Sifat dari kekayaan adalah dikumpulkan, disimpan, dikembangkan namun tidak dari kekayaan itu untuk mengembangkannya. Maka tidak heran jika pada jaman saya masih kecil ada beberapa penduduk yang memiliki sapi buanyak. Sifat kekayaan yang lain adalah bahwa kekayaan tersebut akan digunakan untuk acara sosial. Misalnya untuk pesta perkawinan, acara kematian, jika beragama islam akan digunakan untuk menyunatkan. Jadi sapi tadi cenderung tidak dijual namun disembelih untuk acara perkawinan. Jika tidak disembelih sendiri, maka akan disumbangkan kepada orang yang memiliki hajat, hanya untuk menunjukkan dia adalah orang kaya. Demikian juga akan disembelih pada saat acara kematian anggota keluarga. semakin banyak sapi yang disembelih, maka dia akan merasa menjadi orang yang paling kaya. Kondisi sosial terhadap keberadaan sapi ini hampir sama di lokasi lain. Mungkin hewannya juga akan berbeda namun akan tetap hanya sebagai perangkat sosial dan bukan perangkat ekonomi. Di Toraja dengan kerbaunya, di Papua dengan Babinya, Di Aceh dengan sapi dan kambingnya, dll...dll
Sifat sapi sebagai kekayaan ini harus sedikit dirubah dan ini tidak mudah. Walaupun secara umum sudah mulai berubah namun hanya sedikit saja yang memiliki pemikiran bahwa sapi adalah perangkat ekonomi dna bukan perangkat sosial. Nah jika mendukung usaha pak menteri pertanian tentang swasembada daging, tentu harus merubah mindset ini, yaitu merubah dari kekayaan menjadi modal. Hal ini tidak mudah dan perlu sosialisasi yang luar biasa. Nah sekarang bagaimana bentuk programnya pak menteri apakah mengarah ke perubahan ini atau hanya tetap bagi-bagi dalam bentuk Bansos