| Kamis, 28 Juli 2005 | NASIONAL |
Sama dengan postingan sebelumnya, maka tulisan ini juga saya ambil dari pemberitaan Suara Merdeka tahun 2005. ini adalah orang-orang yang cerdik dan mampu menggunakan amanahnya dan konsisten dengan keinginan untuk membangun lingkungan. semoga menjadi inspirasi juga
Daerah Menjaring Investasi (1)
Sragen dan Jepara Jeli Temukan Posisi
''Seandainya para bupati/wali kota memiliki semangat mengefisienkan birokrasi seperti Sragen, investasi akan meluber ke Jawa Tengah,'' tutur Solichedi menimpali.
Ya, Sragen memang berbeda. Kemampuan Bupati Untung Wiyono mengelola daerahnya mirip-mirip dengan Singapura mengelola negaranya. Daerah itu dikelola, bukan diperintah. Bagi Untung, paradigma lama memang lebih condong kepada tata pemerintahan yang diperintah, sedangkan tata kelola pemerintah baru lebih condong kepada dimanajemeni. Contoh kecil saja, soal APBD.
Dalam mengelola APBD, Sragen memiliki cara tersendiri. APBD tidak harus habis, melainkan harus mampu deposit sehingga dalam jangka panjang deposit itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan investasi pemerintah daerah.
Kantor Pelayanan Terpadu
Munculnya kabupaten itu sebagai Juara I Pemda Pro-Investasi sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2004. Ketika itu, daerah tersebut meraih juara III, di bawah Purbalingga dan Kudus. Ketika Purbalingga tidak lagi diikutkan dalam seleksi, Sragen justru yang keluar sebagai juara. Perubahan dalam satu tahun saja terlihat sangat signifikan.
Diawali 2002, ketika dengan SK Bupati Sragen No 17 Tahun 2002, dibentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang antara lain berisi pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala UPT. Dalam selang satu tahun, tepatnya 2003, muncul Perda No 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Selang dua tahun, keluar Peraturan Bupati No 6/2005 yang berisi tentang pemimpahan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Sragen.
''Dengan pelimpahan sebagian kewenangan perizinan kepada KPT, kini kantor tersebut sudah menangani 52 jenis perizinan dan 10 jenis pelayanan nonperizinan,'' tutur Bupati ketika paparan di depan panelis.
Pengusaha sering mengeluh tentang lamanya waktu persetujuan perizinan dan dengan tarif yang seenaknya. Semakin minta cepat, semakin tinggi tarifnya. Di Sragen, keluhan seperti itu dijamin tidak terjadi. Kenapa? Semua jenis perizinan terpampang dengan jelas, berapa waktu yang dibutuhkan dan tarifnya. Petugas tidak bisa main-main.
Kesan PNS lamban dalam melayani dicoba untuk diubah citranya. Meski KPT dikelola PNS di lingkungan Pemda, tetapi seragamnya berbeda. Bahkan, kepala kantornya tampil rapi dengan kemeja lengan panjang dan berdasi. Perubahan citra pelayanan PNS harus diubah, bukan sekadar cara berpikir dan bertindaknya, melainkan juga seragamnya. Jadi, ketika pemohon izin masuk ke KPT, terasa memang nuansanya mirip suasana perusahaan. ''Jika syarat komplet, pemohon KTP hanya butuh waktu dua menit. Ditunggu dan jadi. Tidak harus sampai berminggu-minggu dengan tarif yang tidak pasti pula.
Bukan hanya soal efisiensi birokrasi yang Sragen punya. Sadar daerahnya tidak banyak memiliki sarana penunjang seperti pelabuhan udara dan laut, Untung Wiyono lebih membidik usaha kecil dan menengah untuk memperkokoh basis ekonominya. Batik Sragen yang sudah memiliki merek cukup kuat di pasaran tekstil, terus-menerus dikembangkan dengan ragam dan jenis yang semakin banyak. Sejak 2002, daerah itu mengembangkan pusat-pusat wilayah tekstil, pembangunan sentra mebel, pengembangan desa wisata batik, dan juga pengembangan industri mebel.
Seiring dengan membaiknya pelayanan dan dibangunnya akses ke semua penjuru, setidaknya tahun ini ada beberapa penanaman modal asing (PMA) yang akan masuk ke Sragen seperti MPC Wood (Italia) dengan nilai investasi sekitar Rp 500 miliar, Jeruk dan kelengkeng (Thailand, sekitar Rp 5 miliar), dan Pasiad Turki (bidang pendidikan sekitar Rp 2 miliar). Investasi itu akan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Adapun rencana PMDN ada delapan perusahaan dengan total investasi sekitar Rp 35 miliar, dan akan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 2.000 orang.
Daya Tarik Jepara
Pesaing terdekat Sragen adalah Jepara. Jika dalam tahap seleksi awal Sragen mengoleksi nilai 3,86, Jepara mengakumulasi nilai 3,71. Artinya, hanya terpaut 0,15 saja. Kesenjangan nilai yang tidak terlalu lebar. Nilai itu mengindikasikan bahwa kedua daerah tersebut telah memiliki kompetensi yang tinggi.
Kekuatan Jepara terletak pada dimilikinya merek yang sangat kuat dalam industri mebel di pasaran internasional. Dari mana pun datangnya mebel ukir, bisa dipastikan akan dibilang buatan Jepara.
Tiga aspek yang dijadikan indikator penilaian, yakni faktor upaya dalam seperti dicerminkan dalam upaya promosi dan kebijakan daerah, kemudian kinerja serta prospek kabupaten itu menunjukkan nilai yang sangat kompetitif. Jika disebut sebagai kekurangan, Jepara belum memiliki kantor pelayanan terpadu (KPT) seperti yang diperlihatkan Sragen.
Dilihat dari aspek upaya menarik investasi, daerah yang dipimpin Hendro Martojo itu jangan lagi ditanya soal tersebut. Daerah itu mungkin yang paling sering mengikuti berbagai pameran mebel internasional dan misi dagang. Pada tahun 2004 saja telah mengikuti lima kali pameran, yakni di Singapura (dua kali), Sharjah (UEA), Dubai (UEA), dan Jerman.
Dilihat dari kinerja investasi memperlihat perkembangan yang menggembirakan karena tahun lalu mencapai 2,110,000 dolar AS atau setara Rp 20 miliar, sedangkan nilai PMDN mencapai Rp 79 miliar. Tahun ini ada lima PMA akan masuk Jepara dengan total investasi Rp 13 miliar. ''Dengan makin kondusifnya daerah dan membaiknya pelayanan, kami optimistis performa investasi tahun-tahun mendatang akan lebih baik,'' tutur Hendro Martojo, Bupati yang dikenal birokrat tetapi mempunyai visi bisnis yang kuat bagi daerahnya itu.
Kawasan Industri
Dalam upaya melayani kegiatan investasi, Pemda Jepara kini tengah membangun sebuah kawasan industri di Mulyoharjo. Insentif yang diberikan kepada investor, menurut Hendro Martojo, antara lain kemudahan perizinan melalui fasilitasi unit pengelola, biaya perizinan daerah hanya dikenakan 50 persen, bebas pajak reklame, dan keringanan pajak reklame 50 persen dengan ketentuan khusus bagi pemasangan di luar kawasan di wilayah kabupaten.
Kawasan industri dalam kondisi siap bangun, status tanah HGB paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan, dalam kondisi tertentu dimungkinkan pembelian dengan ukuran tanah 1.000 m2, harga tanah Rp 250.000/m2. ''Harga tanah lebih rendah di kawasan industri dibandingkan dengan tanah di luarnya,'' tuturnya.
Pada akhirnya tampak penampilan Sragen dan Jepara memperlihatkan kekuatan yang nyaris sama, hanya sedikit berbeda pada tingkat layanan. Jepara sudah memiliki PMA, sedangkan Sragen sedang menuju ke sana. Namun jelas terlihat upaya yang semakin kuat di antara keduanya untuk mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada dunia usaha. ''Keduanya mengesankan sebagai daerah yang memiliki komitmen dan konsisten dalam mengembangkan basis ekonominya.'' Demikian kesimpulan tim panelis dan tim seleksi. (34n)